TIMORMEDIA.COM – Sejumlah kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan aspirasi terkait berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dalam pertemuan bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang berlangsung di Kabupaten Manggarai Barat, Jumat.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah berharap pemerintah pusat tidak lagi mengurangi alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2027. Menurut mereka, kebijakan pengurangan anggaran berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan berbagai program pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Gubernur Nusa Tenggara Timur, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati, wakil bupati, dan wali kota se-Provinsi NTT.
Pemerintah Kabupaten Malaka turut hadir dalam pertemuan tersebut yang diwakili oleh Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS). Kehadiran HMS menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Malaka agar kebutuhan fiskal daerah mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional.
Dalam kesempatan itu, para kepala daerah menegaskan bahwa Dana Transfer ke Daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah. Karena itu, mereka meminta Banggar DPR RI menjadikan aspirasi yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
