Pesan tersebut disampaikan Bupati Malaka dalam Rapat Dewan Pengurus ASPEKSINDO bersama pejabat teknis Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Malaka juga meminta agar program-program kementerian tidak berhenti pada kebijakan dan perencanaan di tingkat pusat, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.
Permintaan tersebut menjadi penting bagi Malaka sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan sekaligus kebutuhan pembangunan infrastruktur pesisir.
Bagi pemerintah daerah, kata kunci yang ditekankan SBS adalah kecepatan, perhatian, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan.
Dengan waktu pemerintahan yang terus berjalan, setiap program dalam RPJMD 2025–2030 dituntut memiliki kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
612 hari sudah berlalu. Sebanyak 1.240 hari masih menjadi ruang kerja pemerintah untuk mengejar target pembangunan hingga akhir masa jabatan pada 20 Februari 2030.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
