Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, dalam arahannya memaparkan sejumlah fakta terkait kondisi keuangan daerah, termasuk aspek pendapatan dan belanja daerah.
Agus Fatoni menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kemendagri akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, serta pembiayaan daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah juga menjadi perhatian pemerintah.
Seminar Nasional Keadilan Fiskal Indonesia ini turut dihadiri perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, serta sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai kabupaten di NTT.
Di antaranya Bupati Sabu Raijua, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Manggarai Timur, Wakil Bupati Ende, serta beberapa wakil bupati lainnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
