Hingga Agustus 2025, jumlah SPPG yang beroperasi di NTT baru mencapai 50 unit atau sekitar 9% dari target 585 titik.
Karena itu, validasi data menjadi sangat penting agar kebijakan berbasis gizi dapat menjangkau desa-desa terpencil.
“Data yang benar adalah dasar kebijakan yang tepat. Dengan data valid, intervensi gizi bisa menyasar anak-anak dan ibu hamil di daerah paling jauh,” tegasnya.
Laka Lena juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BGN dalam mempercepat pembangunan SPPG.
“Bupati adalah garda terdepan yang memahami kondisi riil masyarakat. Mari kita pastikan SPPG hadir hingga pelosok demi generasi NTT yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutupnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
