Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Nasional  
| Topik : 

DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Januar Klau
DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia/ istimewa

Dalam pembahasannya, Panja telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

Salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture, dengan tetap melalui prosedur dan pemeriksaan pengadilan sesuai ketentuan yang diatur.

Selain itu, regulasi ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik serta pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.

Diharapkan Perkuat Pemberantasan Korupsi

Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya di Indonesia.

Baca Juga :  Sarjana Pengangguran dan Pensiunan Profesional Akan Dilibatkan dalam Koperasi Merah Putih Desa

Selama ini, penindakan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya membutuhkan proses hukum yang tegas, tetapi juga upaya untuk mengembalikan kerugian negara dan memulihkan hak masyarakat yang menjadi korban.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM

+ Gabung