TIMORMEDIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
Keputusan penting tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.
Melalui undang-undang tersebut, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi ini tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












