Jalan Rusak Benteng Raja dan Ujian Keseriusan Pemerataan Pembangunan

Dampak kerusakan jalan ini juga merembet ke sektor lain yang tak kalah penting. Akses layanan kesehatan menjadi terganggu ketika kendaraan medis kesulitan menjangkau desa dalam kondisi darurat. Di sisi lain, anak-anak sekolah harus berjuang melewati jalan yang tidak layak setiap hari, yang secara tidak langsung menghambat kualitas pendidikan mereka. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan hanya keterisolasian wilayah, tetapi juga reproduksi ketimpangan antar generasi.

Yang menjadi persoalan utama bukan sekadar keterbatasan anggaran, melainkan soal keberpihakan kebijakan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu lebih transparan dalam menentukan prioritas pembangunan. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak boleh berhenti pada seremoni partisipatif tanpa implementasi nyata. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi program yang konkret dan terukur.

Sudah saatnya pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan keseriusannya. Alokasi anggaran melalui APBD harus diarahkan secara proporsional untuk menjawab kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan di Benteng Raja. Pembangunan infrastruktur tidak boleh dilihat semata sebagai proyek fisik, tetapi sebagai instrumen keadilan sosial yang menjamin hak warga negara atas akses yang layak.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.