Kemendagri Ingatkan Pemda: Dana Gaji PPPK Paruh Waktu Ada, Usulan Segera Dikirim

• 5.1.02.02.01.0083 – Belanja jasa PPPK Paruh Waktu pada jabatan guru
• 5.1.02.02.01.0084 – Jabatan tenaga kependidikan
• 5.1.02.02.01.0085 – Jabatan tenaga kesehatan
• 5.1.02.02.01.0086 – Jabatan tenaga teknis
• 5.1.02.02.01.0087 – Jabatan pengelola umum operasional
• 5.1.02.02.01.0088 – Jabatan operator layanan operasional
• 5.1.02.02.01.0089 – Jabatan pengelola layanan operasional
• 5.1.02.02.01.0090 – Jabatan penata layanan operasional

Jika anggaran belum tersedia atau tidak mencukupi, pemda dapat menggunakan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan mekanisme perubahan penjabaran APBD yang diberitahukan kepada DPRD, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, jika dana BTT tidak memadai, pemda juga dapat mengoptimalkan kas daerah yang tersedia atau melakukan penjadwalan ulang terhadap program dan kegiatan lain dalam tahun anggaran berjalan.

“Aturannya sudah sangat jelas. Tinggal menunggu sikap proaktif dari pemda. Ingat, batas waktu pengangkatan PPPK 2024 adalah Oktober 2025,” pungkas Horas.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan solusi konkret bagi tenaga honorer yang belum lulus formasi PPPK tahun 2024, agar tetap memiliki kesempatan menjadi bagian dari sistem kepegawaian negara melalui skema paruh waktu.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.