Kepala Daerah se-NTT Keluhkan Berkurangnya Dana Transfer dan Pembiayaan PPPK, HMS Ikut Perjuangkan Kepentingan Malaka di Hadapan Banggar DPR RI

Menurut para kepala daerah, kepastian alokasi anggaran sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemerintah.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat mempertahankan bahkan meningkatkan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2027, sehingga target pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NTT dapat terus diwujudkan.

Pemerintah Pusat Ambil Alih Pembiayaan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

Manggarai Barat, Jumat (03/07/2026) – Pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu menjadi salah satu isu utama yang disampaikan para kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pertemuan bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat.

Forum yang dihadiri Wakil Ketua Banggar DPR RI, Gubernur NTT, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati, wakil bupati, dan wali kota se-NTT itu membahas berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, terutama semakin besarnya beban belanja pegawai.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.