TIMOR MEDIA – Menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung dari Juni hingga Oktober 2025, pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus didorong untuk memperkuat sinergi dalam menanggulangi risiko kebakaran, khususnya di wilayah rawan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan memerlukan partisipasi aktif sektor swasta.
Untuk itu, Hanif menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sebagai mitra strategis dalam mengawal praktik industri sawit yang berkelanjutan.
“Gapki berperan penting dalam memastikan pelaku industri sawit menerapkan standar operasional yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan serta menjadi corong dalam pengendalian karhutla,” ujar Hanif.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mendorong seluruh perusahaan sawit untuk menjadi anggota Gapki, karena ke depan, keanggotaan ini akan menjadi salah satu syarat memperoleh sertifikat kinerja lingkungan (Proper).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
