Tujuannya agar pemerintah pusat bisa melakukan review serta memberikan masukan.
“Prinsip dasar yang kami sampaikan adalah bahwa Presiden Prabowo programnya sangat berhubungan dengan rakyat. Jadi daerah juga agar sama iramanya, jangan memberatkan rakyat,” tegas Tito.
Polemik Kenaikan PBB di Sejumlah Daerah
Kebijakan kenaikan PBB belakangan memicu polemik di berbagai daerah:
- Pati, Jawa Tengah: Bupati Sudewo sempat menetapkan kenaikan PBB hingga 250 persen, namun akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras warga.
- Jombang dan Cirebon: Warga melaporkan kenaikan PBB mencapai 1000 persen.
Daerah lain: Sejumlah wilayah juga mengalami kenaikan bervariasi yang menimbulkan protes masyarakat.
Dengan adanya arahan Mendagri, diharapkan pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal agar tidak membebani rakyat.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
