Ia menekankan bahwa likuiditas yang kuat di BPD akan mempercepat realisasi program pemerintah daerah, terutama di bidang layanan publik dan infrastruktur dasar.
“BPD harus menjadi motor penggerak pembangunan, bukan sekadar lembaga keuangan pasif,” ujarnya.
Tito menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah harus disinergikan dengan program pembangunan daerah agar hasilnya terukur. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan menjadi kunci keberhasilan.
“Dengan pengawasan yang baik, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi nasional dari daerah. Ia menilai kebijakan tersebut bukan hanya soal likuiditas, tetapi juga tentang keadilan ekonomi.
“Presiden ingin setiap kebijakan fiskal memberi manfaat langsung bagi rakyat di seluruh daerah,” katanya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
