“Jangan karena dia lawan politik lalu kita keluarkan dari data. Jangan juga orang kaya dimasukkan hanya karena tim inti atau berjasa saat kampanye. Politik selesai ya selesai. Data adalah hak masyarakat,” tegas Wabup.
Melalui Bimtek ini, pemerintah berharap desa segera memperbarui data secara cepat dan lengkap sehingga seluruh kebijakan dan program perlindungan sosial dapat berjalan tepat sasaran.
Wabup Henri memastikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan monitoring langsung ke desa dan memberikan apresiasi kepada desa yang menyelesaikan pemutakhiran data lebih cepat.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
