Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur demi efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo juga secara tegas mengkritisi model Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN yang dinilainya menjadikan perusahaan negara tidak efisien.
Ia menyebut banyak BUMN terlalu bergantung pada suntikan dana pemerintah dan tidak memiliki dorongan untuk beroperasi layaknya perusahaan profesional.
Di sisi lain, DPR RI melalui Komisi XII menilai restrukturisasi manajemen BUMN sebagai langkah positif. Anggota Komisi XII, Jalal Abdul Nasir, menyebut pergantian direksi PT Aneka Tambang (Antam) sebagai momentum strategis dalam memperkuat tata kelola dan mempercepat hilirisasi sumber daya alam.
Ia menekankan pentingnya kepemimpi-nan yang berintegritas, serta sinergi antara direksi dan komisaris untuk mencegah prak-tik rente dan konflik kepentingan.
Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMN dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta keberlanjutan lingkungan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
