Kebijakan ini berlaku secara menyeluruh di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar struktur birokrasi tetap ideal dan beban belanja pegawai tidak terus membengkak, mengingat pos anggaran ASN masih menjadi salah satu yang terbesar dalam APBN.
Menurut Zudan, kuota formasi CPNS 2026 akan dihitung secara cermat berdasarkan data pegawai yang mencapai batas usia pensiun atau keluar dari sistem. Dengan demikian, jumlah formasi baru tidak akan melebihi angka pegawai yang pensiun.
BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) saat ini tengah melakukan pemetaan kebutuhan riil ASN di seluruh instansi pemerintah.
Setiap instansi hanya diperbolehkan mengajukan formasi sesuai kebutuhan faktual, bukan berdasarkan keinginan atau usulan besar-besaran.
Kebijakan zero growth ASN merupakan hasil evaluasi dua tahun terakhir pelaksanaan rekrutmen aparatur negara.
Pemerintah ingin menekan laju pertumbuhan ASN agar anggaran negara lebih efisien dan dapat dialokasikan untuk sektor publik yang lebih produktif.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
