Ia meminta semua pihak untuk tidak mengadu domba rakyat dan memastikan bahwa penggunaan gedung tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kantor Bupati Malaka adalah aset rakyat. Sebelum digunakan, harus ditata dengan baik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Bupati SBS usai pidato perdana di Paripurna DPRD Kabupaten Malaka, Jumat (7/3/2025).

Bupati SBS mengungkapkan bahwa dalam pertemuan di Lembah Tidar Akmil Magelang, ia telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk membantu penyelesaian pembangunan Kantor Bupati Malaka.

Pasalnya, masih ada berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki sebelum gedung tersebut dapat difungsikan.

“Jika kantor ini dipaksakan untuk digunakan sekarang, maka pemerintah daerah tidak bisa lagi meminta anggaran dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembangunannya,” jelasnya.

Artikel Polemik Kantor Bupati Malaka, Bupati SBS Minta Stop Adu Domba Rakyat pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.