Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap proses hukum yang menjerat Erasmus Frans Mandato, yang dinilai tidak adil dan sarat kepentingan.

Salah satu perwakilan Aliansi Rakyat Menggugat, Kasi, dalam orasinya menyampaikan bahwa Erasmus Frans Mandato dijerat dengan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut para aksi, pasal tersebut bukanlah pasal pidana terkait tindak pidana korupsi, melainkan berkaitan dengan hak menyampaikan pendapat.

“Kami menegaskan bahwa Erasmus Frans Mandato bukan seorang koruptor. Ia dijerat hukum karena menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah,” tegas aksi di hadapan massa.

Kritik yang disampaikan Erasmus, lanjut Kasi, berkaitan dengan kerja sama antara pemerintah dan PT Bo’a Development di Kabupaten Rote Ndao.

Kerja sama tersebut dinilai merugikan masyarakat lokal dan berpotensi mengarah pada privatisasi tanah rakyat.

Artikel Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Aksi di Kupang, Desak Penangguhan Proses Hukum Erasmus Frans Mandato pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan perampasan dan monopoli tanah rakyat di wilayah Bo’a, Pulau Rote, oleh PT BOA Development.

Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap Frans Erasmus Mandato, Ketua PSOI NTT, yang saat ini ditahan dan tengah menjalani proses hukum.

Menurut Aliansi, penahanan Frans Erasmus Mandato merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pejuang rakyat yang memperjuangkan hak akses publik atas Pantai Bo’a.

Koordinator aksi menyampaikan bahwa praktik penguasaan tanah oleh PT BOA Development telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat.

Mulai dari penutupan akses jalan umum, privatisasi pantai, hingga dugaan perusakan kawasan lindung demi kepentingan pariwisata eksklusif.

“Tanah dan pantai adalah ruang hidup rakyat. Penutupan akses dan penguasaan sepihak ini mencederai hak-hak demokratis masyarakat Pulau Rote,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.

Artikel Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Aksi di Kejati NTT, Tuntut Pembebasan Frans Erasmus Mandato pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

“Peringatan HAM di tengah perjuangan rakyat dunia dan Indonesia melawan imperialisme, penjajahan, dan sistem penindasan yang melanggar hak-hak manusia, dengan penekanan pada hak menentukan nasib sendiri.”

Aksi ini bertujuan mengkritisi situasi HAM global dan nasional, serta menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan negara dan isu-isu kemanusiaan lainnya.

HAM dan Hak Menentukan Nasib Sendiri: Fokus Kritik Global

Aliansi menegaskan bahwa HAM tidak bisa dipahami hanya sebagai hak individu, tetapi juga hak kolektif suatu bangsa dan rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Mereka menyoroti hak untuk:

1. Berpisah dari negara atau sistem yang dianggap menindas,

2. Membebaskan diri dari dominasi imperialisme,

3. Menolak sistem yang membuat rakyat tertekan dan tereksploitasi.

Dalam pandangan Aliansi, dominasi kekuatan besar dunia menciptakan ketidakadilan global yang membuat rakyat di banyak negara menjadi marah, frustrasi, dan tampak tidak berdaya.

Palestina: Contoh Penindasan Terparah

Aliansi menilai Palestina sebagai kasus paling brutal, dengan rakyat yang “terjebak penjajahan zionisme Israel” dan mengalami:

Artikel Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Aksi HAM Internasional di Kupang, Soroti Imperialisme Hingga Pelanggaran HAM di Indonesia pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.