Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin organisasi keagamaan menyampaikan berbagai isu penting yang menjadi perhatian publik, mulai dari pajak, korupsi, perilaku pejabat, hingga desakan agar Undang-Undang (UU) Perampasan Aset segera disahkan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan dihadiri pimpinan organisasi besar, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Wahdah Islamiyah, serta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Ketua Umum PGI, Jacklevyn Frits Manuputty, menyebut forum berlangsung transparan. Ia menegaskan bahwa para tokoh agama menyampaikan langsung keluhan masyarakat kepada Presiden.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, soal korupsi, hingga kepongahan pejabat di ruang elit seperti flexing. Bahkan isu kenaikan tunjangan DPR juga kami sampaikan karena hadir juga Ibu Ketua DPR,” ujarnya.

Artikel Prabowo Didesak Tokoh Agama Soal UU Perampasan Aset, Bagaimana Responnya? pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.