Wabup HMS mengingatkan seluruh kepala desa dan operator agar tidak mempolitisasi data.

“Jangan karena lawan politik lalu dikeluarkan dari data, jangan juga orang kaya dimasukkan hanya karena berjasa kampanye. Politik selesai, data adalah hak masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Malaka juga melakukan monitoring langsung ke desa dan menyiapkan penghargaan bagi desa yang menyelesaikan pemutakhiran data lebih cepat.

Wabup HMS menegaskan, penguasaan komputer oleh operator desa sangat penting agar proses input data berjalan efektif dan tepat waktu.***

Artikel Bimtek Data Desa Malaka: Wabup HMS Ingatkan Kepala Desa dan Operator Jaga Akurasi pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Pernyataan ini disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Pengisian Data Desa di Hotel Nusa Dua, Senin–Selasa (1–2 Desember 2025).

Wabup HMS menekankan bahwa data yang valid dan akurat menjadi dasar dari setiap kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Ia menyoroti masalah data tidak valid yang kerap menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Malaka.

Untuk mempercepat pemutakhiran data, Pemkab Malaka menyiapkan tenaga IPDN yang mulai 2026 akan turun langsung ke desa.

d”Untuk memastikan pendataan keluarga miskin, stunting, petani, peternak, hingga penerima bantuan sosial dilakukan menyeluruh,” tambahnya ***

Artikel Wabup HMS Tegaskan: Data Desa Jadi Syarat Pencairan Dana Desa 2026 pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan operator dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG serta memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Sosial, dan pemerintah pusat.

Pelatihan menghadirkan tenaga teknis dari Kementerian Sosial RI yang membimbing operator secara langsung.

Selain itu, kegiatan ini melibatkan Baperida Malaka dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Acara dibuka oleh Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), yang menekankan pentingnya data desa yang valid untuk pembangunan daerah.

Wabup HMS menegaskan, penguasaan teknologi oleh operator desa menjadi kunci keberhasilan pemutakhiran data, yang akan mendukung penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan secara tepat sasaran.***

Artikel Pemkab Malaka Gelar Bimtek SIKS-NG, Tingkatkan Kapasitas Operator Desa pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Hotel Nusa Dua, Senin–Selasa (1–2 Desember 2025), menghadirkan tenaga teknis dari Kementerian Sosial RI yang memberikan pelatihan langsung kepada operator dari 127 desa.

Pelatihan ini juga melibatkan Baperida Malaka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS).

Dalam arahannya, Wabup Henri Melki Simu menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mempercepat penerapan sistem data terpadu melalui Bimtek SIKS-NG.

Ia menyebut bahwa data yang valid menjadi dasar perencanaan seluruh program perlindungan dan kesejahteraan sosial.

“Data yang valid dan akurat merupakan dasar dari setiap kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran data keluarga miskin dan rentan harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan oleh pemerintah desa,” ujar Wabup HMS.

Artikel Pemkab Malaka Gelar Bimtek SIKS-NG, Wabup HMS Tegaskan Data Desa Jadi Syarat Pencairan Dana 2026   pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa, 17 Juni hingga Kamis, 19 Juni 2025, bertempat di Aula Hotel Nusa Dua Betun, Kabupaten Malaka.

Pembukaan Bimtek dilakukan secara resmi oleh Bupati Malaka yang diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka.

Kegiatan ini menyasar 210 pejabat pengelola keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Malaka.

Para peserta terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara barang.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka, Aloysius Werang, menjelaskan bahwa, Bimtek ini merupakan wujud  bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis pejabat pengelola keuangan.

“Bimtek ini merupakan bentuk penyegaran bagi pejabat yang telah lama menjabat di bidang keuangan, serta menjadi bekal bagi ASN yang baru menduduki jabatan fungsional agar memahami tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh,” ujar Aloysius.

Artikel Tingkatkan Kapasitas ASN, Pemkab Malaka dan Pemprov NTT Adakan Bimtek Keuangan Daerah pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.