Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Tubaki, depan Apotik Sehat 2, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah diketahui telah disidak oleh pemerintah daerah Kabupaten Malaka melalui dinas terkait pada Senin, 25 Mei 2026.

Sidak tersebut dilakukan menyusul pemberitaan media terkait pembuangan limbah dapur yang menimbulkan bau busuk dan mencemari lingkungan. Bahkan, mobil pengangkut limbah milik dapur tersebut sempat diusir warga saat membuang limbah di kawasan Jembatan Benenain.

Lalu, apa sanksi yang dapat diberikan kepada dapur MBG atau SPPG yang beroperasi tanpa memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)?

Secara aturan, setiap dapur skala besar yang menghasilkan limbah cair wajib memiliki sistem pengolahan limbah atau IPAL agar limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan. Jika terbukti tidak memiliki IPAL dan membuang limbah sembarangan, maka pemerintah daerah dapat memberikan sejumlah sanksi administratif hingga pidana lingkungan.

Sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain:

1. Teguran tertulis

Artikel Dapur MBG di Malaka Tengah Disidak, Apa Sanksi bagi SPPG yang Tidak Memiliki IPAL? pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Tim dari sejumlah dinas terkait turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG yang berlokasi di Tubaki, Kecamatan Malaka Tengah tepatnya di depan Apotik Sehat Dua.

Sidak dilakukan untuk memastikan mobil truk tangki pengangkut limbah dapur yang sebelumnya kedapatan membuang limbah di kawasan Kali Benenain benar milik dapur MBG tersebut.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam sidak tersebut di antaranya Kepala Inspektorat Kabupaten Malaka, Kasat Pol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Kesbangpol Malaka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi media ini, sidak tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti persoalan limbah dapur yang sempat dikeluhkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap.

Sebagai tindak lanjut atas teguran tersebut, pada Selasa, 26 Mei 2026 akan dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bersama antara Dinas Lingkungan Hidup dan pihak pengelola dapur MBG.***

Artikel Pemkab Malaka Gerak Cepat! Dapur MBG Tubaki Disidak Usai Buang Limbah di Kali Benenain pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Saat dikonfirmasi media ini, pihak pengelola menyebut cairan tersebut hanyalah air sabun bekas cucian dapur yang sudah melalui proses penyaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Setelah terjadi filter, air yang keluar dari IPAL disalurkan karena air sudah bersih. Itu dibuang karena kalau dibuang di saluran dalam kota tidak bisa, sebab saluran di Malaka semua tersumbat,” tulis pengelola dapur melalui pesan WhatsApp pada senin, 25/5/2026

Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan pengakuan sejumlah warga di sekitar lokasi pembuangan limbah di kawasan Jembatan Benenain, Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman.

Warga menyebut cairan yang dibuang mengeluarkan bau menyengat dan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Bahkan, mobil pengangkut limbah tersebut sempat diusir warga karena dianggap membuang limbah sembarangan di aliran kali.

Artikel Truk Limbah Dapur MBG Malaka Tengah Diusir Warga, Pengelola Sebut Cairan Hanya Bekas Air Sabun pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Penegasan itu disampaikan langsung dalam rapat klarifikasi bersama para guru honorer, petugas SPPG, bendahara dapur MBG Malaka Barat 2, serta pihak sekolah di ruang rapat SDK Rabasa, Sabtu (23/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Jacinto menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya bantuan harian sebesar Rp50 ribu per guru honorer tidak benar dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Ini kenapa Rp50 ribu per hari per guru honorer itu datang dari mana? Berarti di luar sudah curiga saya makan uang MBG. Makanya saya hubungi petugas SPPG untuk menjelaskan informasi yang simpang siur ini kepada para guru honorer,” tegas Jacinto Da Costa di hadapan peserta rapat.

Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan penjelasan petugas SPPG, nominal yang diberikan bukan Rp50 ribu seperti yang beredar.

Artikel Kepsek SDK Rabasa Bantah Tahan Dana Insentif Guru Honorer MBG, Sebut Informasi Rp50 Ribu per Hari Tidak Benar pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Hingga Sabtu (29/11), tercatat 341.765 paket MBG telah dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Kantor Regional BGN Sumatera Utara, KR Agung Kurniawan, menyebut pengalihan tersebut dilakukan menyusul diliburkannya kegiatan belajar-mengajar di sejumlah wilayah terdampak.

“Ada pengalihan penerima manfaat dikarenakan bencana banjir. Sekolah di wilayah terdampak diliburkan dan paket MBG dialihkan kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.

Sebanyak 173 dapur SPPG yang melakukan pengalihan paket MBG tersebar di wilayah berikut:

1. Kota Medan: 51 dapur

2. Kota Padangsidimpuan: 4 dapur

3. Kota Tebing Tinggi: 13 dapur

4. Kota Tarutung: 5 dapur

5. Kabupaten Serdang Bedagai: 28 dapur

6. Kabupaten Langkat: 11 dapur

7. Kota Sibolga: 3 dapur

8. Kabupaten Tapanuli Selatan: 3 dapur

9. Kabupaten Mandailing Natal: 6 dapur

Artikel 173 Dapur SPPG Bergerak Serentak, Pengalihan MBG di Sumut Bikin Warga Heran pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Menurut Prabowo, satu saja insiden yang menimbulkan masalah tidak dapat diterima, karena program ini menyangkut keselamatan dan kesejahteraan jutaan rakyat Indonesia.

Penegasan itu disampaikan dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10).

Dalam forum internasional tersebut, Steve Forbes menyoroti skala besar dan dampak nyata dari program makan gratis yang digagas Prabowo.

“Saat ini, beliau (Prabowo) memberi makan setiap hari jumlah penduduk yang setara dengan tujuh Singapura,” ujar Steve Forbes.

Menanggapi hal itu, Prabowo membenarkan data tersebut dan menilai bahwa program MBG terus disempurnakan agar lebih efisien dan berdampak luas.

“Saya bangga mengatakan, sampai beberapa jam yang lalu, kami sudah memiliki 11.900 dapur. Hari ini kami memberi makan 35,4 juta orang ya, itu setara dengan tujuh Singapura,” ungkap Prabowo.

Artikel 11.900 Dapur, 35 Juta Penerima: Begini Cara Prabowo Jalankan MBG Tanpa Celah pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) diketahui menerima dana sebesar Rp10 miliar, dan jumlah besar ini dinilai rawan menjadi sasaran praktik korupsi.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan, total anggaran program MBG mencapai sekitar Rp70 triliun yang disalurkan ke ribuan dapur SPPG di berbagai daerah.

“Bayangin uang Rp70 triliun itu kita turunkan ke dapur. Godaannya besar sekali,” ujar Tigor dalam acara Zona Pangan di Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Menurut Tigor, salah satu modus korupsi yang ditemukan yakni adanya penyuplai nakal yang menawarkan bahan baku berkualitas rendah kepada pihak pengelola SPPG dengan imbalan sejumlah uang.

“Ada yang digoda oleh yayasan atau pemasok, ‘ayo beli bahan baku jelek, nanti kamu saya kasih selisihnya.’ Nilainya bisa sampai Rp20 juta tiap bulan,” ungkapnya.

Tigor menambahkan, sudah ada beberapa petugas yang diberhentikan karena terbukti terlibat praktik tersebut.

Artikel BGN Ungkap Cara Licik Penyuplai Nakal di Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat validasi data calon titik SPPG yang digelar di Hotel Aston Kupang, Kamis (2/10/2025).

Acara ini dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), para bupati/wakil bupati se-NTT, serta perwakilan lintas provinsi.

Menurut Laka Lena, meski angka stunting di NTT turun menjadi 37% berdasarkan data SSGI 2024, jumlah tersebut masih tinggi secara nasional.

Ia menilai faktor kemiskinan, keterbatasan akses, serta kondisi geografis kepulauan dan pegunungan menjadi tantangan besar dalam pemenuhan gizi masyarakat.

“SPPG bukan hanya pos layanan, tetapi juga pusat harapan. Selain menyediakan gizi cukup, SPPG bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal lewat pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat sendiri,” ujarnya.

Artikel Data Valid Jadi Kunci, Gubernur NTT Tekankan Percepatan SPPG Demi Generasi Sehat pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Pasalnya, kasus keracunan makanan yang dialami peserta program kian meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, mayoritas insiden terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Kasus ini rata-rata terjadi karena SOP tidak dijalankan dengan benar,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, BGN mencatat 75 kasus keracunan terkait program MBG.

Dari 6 Januari hingga 31 Juli tercatat 24 kasus, sementara periode 1 Agustus hingga 30 September 2025 melonjak menjadi 51 kasus.

Pulau Jawa menjadi daerah dengan kasus terbanyak, seiring bertambahnya jumlah dapur MBG di wilayah tersebut. Insiden pertama tercatat pada 14 Januari 2025, hanya delapan hari setelah program berjalan.

Artikel Salah Kelola Dapur? BGN Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Keracunan Massal MBG pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Dadan menegaskan, kerja sama dengan pemerintah dalam program MBG bersifat terbuka untuk semua pihak.

“(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” ujar Dadan saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (14/9/2025).

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Dalam acara di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025), Prabowo menyampaikan jumlah penerima manfaat program MBG kini sudah mencapai 23 juta orang, termasuk ibu hamil.

“Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN, sudah 23 juta penerima manfaat termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

Selain penerima manfaat, jumlah dapur MBG juga terus meningkat. Saat ini, sudah ada sekitar 6.610 dapur yang beroperasi dengan melibatkan sekitar 50 pekerja di setiap dapur.

Artikel Benarkah Dapur Makan Bergizi Gratis Dikuasai DPRD? Ini Jawaban BGN pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.