Wabup HMS mengingatkan seluruh kepala desa dan operator agar tidak mempolitisasi data.

“Jangan karena lawan politik lalu dikeluarkan dari data, jangan juga orang kaya dimasukkan hanya karena berjasa kampanye. Politik selesai, data adalah hak masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Malaka juga melakukan monitoring langsung ke desa dan menyiapkan penghargaan bagi desa yang menyelesaikan pemutakhiran data lebih cepat.

Wabup HMS menegaskan, penguasaan komputer oleh operator desa sangat penting agar proses input data berjalan efektif dan tepat waktu.***

Artikel Bimtek Data Desa Malaka: Wabup HMS Ingatkan Kepala Desa dan Operator Jaga Akurasi pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Pernyataan ini disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Pengisian Data Desa di Hotel Nusa Dua, Senin–Selasa (1–2 Desember 2025).

Wabup HMS menekankan bahwa data yang valid dan akurat menjadi dasar dari setiap kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Ia menyoroti masalah data tidak valid yang kerap menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Malaka.

Untuk mempercepat pemutakhiran data, Pemkab Malaka menyiapkan tenaga IPDN yang mulai 2026 akan turun langsung ke desa.

d”Untuk memastikan pendataan keluarga miskin, stunting, petani, peternak, hingga penerima bantuan sosial dilakukan menyeluruh,” tambahnya ***

Artikel Wabup HMS Tegaskan: Data Desa Jadi Syarat Pencairan Dana Desa 2026 pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.