PLN menegaskan bahwa secara sistem, kapasitas listrik di Pulau Timor masih aman dengan kemampuan pasokan pembangkit mencapai 200 MW, sedangkan beban puncak hanya 131 MW. Artinya, terdapat cadangan daya sebesar 69 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Namun demikian, padam listrik yang terjadi bukan merupakan pemadaman terencana. Gangguan muncul karena dua pembangkit utama, PLTU Timor Unit 1 dan Unit 2 yang masing-masing memiliki kapasitas 50 MW, mengalami gangguan sehingga pasokan listrik berkurang secara signifikan.

Pada 31 Oktober 2025, PLTU Timor Unit 1 tiba-tiba mengalami gangguan teknis. Tim teknis PLN langsung melakukan perbaikan dan ditargetkan selesai pada 7 November 2025.

Sementara itu, pada 3 November 2025 pukul 00.43 Wita, PLTU Timor Unit 2 juga bermasalah akibat gangguan pada trafo peralatan pendukung.

Artikel PLN Ungkap Fakta Pemadaman Timor Bikin Resah, Bukan Kekurangan Daya Tapi Ini Masalahnya! pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Hal ini terjadi setelah Kosmas Lana, yang menjabat sejak Mei 2023, memasuki masa pensiun.

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan akan segera menyiapkan panitia seleksi (pansel) untuk mencari pengganti Kosmas Lana.

Namun, proses pembentukan pansel baru akan dilakukan setelah masa jabatan Kosmas resmi berakhir.

“Belum kita proses (pembentukan pansel). Nanti kita tunjuk Plt., karena ini harus melibatkan Kemendagri. Kita hormati saja sampai Pak Sekda selesai, tanggal 1 Oktober baru kita bentuk pansel,” kata Melki usai menghadiri Sidang Paripurna di DPRD NTT, Jumat (12/9/2025) malam.

Seleksi Sekda NTT Terbuka untuk Semua ASN

Gubernur menegaskan, seleksi Sekda NTT akan dilakukan secara terbuka dan bisa diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai tingkatan, baik di daerah maupun pusat.

“Terbuka untuk umum, jadi yang dari provinsi bisa, dari kabupaten/kota juga boleh, bahkan ASN dari pusat juga boleh,” jelasnya.

Artikel Siapa Calon Kuat Sekda NTT 2025? Gubernur Janjikan Proses Transparan dan Profesional pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Ketua DPRD NTT, Emilia J. Nomleni, menegaskan bahwa lembaga legislatif menyerahkan sepenuhnya proses evaluasi Pergub tersebut kepada Gubernur NTT.

“Keputusan ada di tangan Gubernur sesuai kewenangannya. DPRD menghormati dan mendukung langkah evaluasi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Nomleni dalam keterangan pers di Kupang, Selasa (9/9/2025).

Nomleni menjelaskan, dasar hukum kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 serta perubahan PP Nomor 1 Tahun 2023.

Aturan itu kemudian diturunkan melalui peraturan gubernur.

Berdasarkan regulasi tersebut dan hasil rapat lintas fraksi, DPRD NTT sepakat menyerahkan penuh kepada Gubernur untuk meninjau ulang Pergub

Menurut DPRD, evaluasi Pergub Tunjangan DPRD NTT harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, yakni:

• Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
• Aspirasi masyarakat,
• Kemampuan keuangan daerah, serta
• Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan langkah ini, DPRD berharap keputusan yang diambil Gubernur bisa menjawab keresahan publik sekaligus menjaga keseimbangan antara regulasi dan kondisi fiskal daerah.***

Artikel Tunjangan DPRD NTT Jadi Sorotan, Gubernur Diminta Lakukan Evaluasi pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, menegaskan bahwa besaran tunjangan tersebut bukan ditetapkan sepihak, melainkan sesuai regulasi yang berlaku.

Menurutnya, aturan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), serta hasil survei sebelum dituangkan ke dalam Pergub.

“Sebagai DPRD NTT kami berterima kasih dan apresiasi atas pemberitaan media dan berbagai kritik masyarakat. Besaran tunjangan yang diterima sesuai dengan aturan serta sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Nomleni di Kupang, Sabtu (6/9/2025).

Klarifikasi soal Anggapan “Fantastis”

Nomleni menanggapi anggapan publik bahwa tunjangan transportasi DPRD NTT terbilang fantastis.

Artikel DPRD NTT Tanggapi Protes Publik soal Tunjangan Perumahan dan Transportasi pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.