Hal tersebut disampaikan Lorens dalam pertemuan pemaparan progres pekerjaan dan belanja modal di Dinas PUPR Kabupaten Malaka yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johanes H. Siregar, di Aula Kantor PUPR Malaka.

“Progres pekerjaan yang disampaikan PPK itu harus cocok dengan penyedia dan konsultan pengawas, harus cocok. Saya mau kita harus cocokan,” tegas Lorens.

Ia menjelaskan, kesesuaian laporan sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan adendum kontrak.

Oleh sebab itu, setiap data yang disampaikan harus mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Karena nanti semua itu akan dituangkan dalam adendum kontrak tersebut,” ujarnya.

Lorens juga mengingatkan para kontraktor agar serius mengejar keterlambatan pekerjaan mengingat masa kontrak yang hampir berakhir.

Artikel Plt Kadis PUPR Malaka Minta Sinkronisasi Progres Proyek, Data PPK Harus Sesuai Fakta Lapangan pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.