Proyek senilai Rp1,2 miliar tahun anggaran 2021 yang dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malaka itu dinilai tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan terkesan mubazir.

“Saya mewakili masyarakat penerima dan pemerhati sosial sangat menyayangkan pekerjaan ini karena sampai saat ini tidak digunakan. Kami minta Kejari Belu transparan ke publik,” ujar Siprianus Hale, pemuda pemerhati sosial, Kamis (10/7/2025).

60 Dokumen Diamankan Saat Penggeledahan

Kasus ini mencuat ke publik usai Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Belu melakukan penggeledahan di dua kantor pemerintahan pada Kamis, 20 Februari 2025, yakni di Kantor Dinas PUPR dan Kantor Badan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.

Artikel Kejari Belu Diminta Transparan, Warga Tagih Kelanjutan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Septik Tank Rp1,2 Miliar di Malaka pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Kepala Desa Rabasa Haerain, Patrisius Seran diduga kuat melakukan penyalahgunaan dana desa Tahun Anggaran 2024 setelah tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka melakukan inspeksi uji petik.

Dalam uji petik yang dilaksanakan pada Kamis (22/5/2025), ditemukan 13 item proyek dan pengadaan yang tidak terealisasi meskipun telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Fakta Lapangan: Belasan Proyek Tak Terlaksana

Berikut daftar pekerjaan dan pengadaan yang dilaporkan tidak ditemukan atau Mangkrak:

1. Lampu Jalan (30 titik) Rp57.639.000: tidak terpasang di lokasi.
2. Pipanisasi Air Minum Rp126.379.000: tidak ditemukan instalasi.
3. Jamban Sehat (4 unit) Rp53.176.000: hanya fondasi, proyek terbengkalai.
4. Hand Traktor (2 unit) Rp72.000.000: tidak tersedia.
5. Mesin Rontok Padi (2 unit) Rp30.000.000: tidak ditemukan.
6. Anakan Babi (41 ekor) Rp71.750.000 proses pengadaan tidak sesuai SOP.
7. Pakan Babi Rp6.750.000 tidak disalurkan.
8. Pupuk Bioboost (50 liter) Rp9.253.000: tidak ada bukti fisik.
9. PMT untuk Bayi, Balita & Ibu Hamil – Rp12.580.000 tidak terlaksana.
10. Laptop dan Printer (1 paket) Rp13.200.000 tidak ditemukan di kantor desa.
11. Baliho APBDes & Penerima BLT– Rp2.500.000: tidak terpasang.
12. Gaji, Honor, dan Tunjangan Perangkat Desa dibayarkan tidak penuh.
13. Kerusakan Instalasi Air Pamsimas dilaporkan warga setempat.

Tak hanya itu, warga juga melaporkan adanya dugaan penggelapan aset desa berupa sumur bor milik kelompok petani yang ditemukan di desa tetangga saat pencarian dilakukan oleh masyarakat.

Sejumlah warga yang ikut menyaksikan uji petik mengaku kecewa dan mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami heran, ternyata banyak pengadaan dari bapak desa tapi tidak dibeli, padahal kami masyarakat sangat membutuhkannya karena kami petani,” ujar salah satu warga di lokasi.

Sebelumnya, kasus ini juga telah disorot media ini dengan judul “Desa Haerain dan Cerminan Buram Transparansi Dana Desa: Puluhan Proyek Tak Terlaksana.”

Temuan terbaru ini semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dana desa oleh Kepala Desa Patrisius Seran.

Masyarakat berharap pihak berwenang, termasuk Inspektorat dan aparat penegak hukum, segera turun tangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti dugaan korupsi yang merugikan keuangan desa dan hak masyarakat.*

Artikel Dana Desa Diduga Dikorupsi, PMD Temukan Proyek Mangkrak dan Pengadaan Fiktif di Rabasa Haerain pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Dari hasil monitoring, ditemukan bahwa di Desa Weulun terdapat 70 unit septic tank, namun sebanyak 23 unit belum rampung 100 persen.

Sementara di Desa Biris, dari total 80 unit, 49 unit belum selesai, dan 4 unit lainnya baru memulai pembangunan.

“Kami temukan banyak pekerjaan belum selesai. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Bidang Cipta Karya, kepala desa, dan ketua KSM. Kami minta agar semua unit yang belum rampung segera diselesaikan dalam waktu dekat,” tegas Maria Fatima yang akrab disapa Meri Kain.

Komisi III DPRD Malaka menyebutkan bahwa pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah menyatakan kesiapan mereka untuk menyelesaikan pembangunan septic tank tersebut setelah libur Paskah.

“Setelah Paskah, kami akan turun kembali untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Jika tidak, kami akan memberikan sanksi kepada KSM dan kepala desa,” lanjut Meri Kain.

Artikel Komisi III DPRD Malaka Sidak Proyek Septic Tank Mangkrak di Wewiku, Ancam Beri Sanksi pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Komisi III DPRD Malaka menemukan sejumlah pekerjaan mangkrak saat melakukan monitoring di Desa Biris dan Desa Weulun, Kecamatan Wewiku.

Proyek septic tank yang dimulai sejak tahun 2023 tersebut hingga kini belum juga rampung. Berdasarkan data 70 unit bangunan, sebanyak 23 unit septic tank di Desa Weulun belum selesai.

Beberapa komponen penting seperti pemasangan les plan dan pintu septic tank belum dikerjakan oleh pihak pelaksana.

Anggota DPRD dari Partai PAN Yanuarius Nahak, menilai lemahnya pengawasan dari Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kabupaten Malaka sebagai penyebab utama keterlambatan proyek.

“Pekerjaan ini tidak boleh dibiarkan mangkrak terlalu lama. Kami minta Ketua KSM segera melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan yang tersisa,” tegas Yan Nahak di Aula Kantor Desa Weulun, Jumat (11/4/2025).

Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Yoseph Bria Seran, menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong untuk merekomendasikan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat di lapangan.

Artikel Proyek Septic Tank Mangkrak di Malaka, DPRD Komisi III Soroti Minimnya Pengawasan Dinas PUPR pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Aparat Penyidik Kejaksaan Negeri Belu mulai melirik kasus dugaan korupsi Proyek Septic Tank tahun 2021 senilai kurang lebih Rp 5 M di Kabupaten Malaka – Provinsi NTT yang mangkrak hingga hari saat ini.

Berdasarkan informasi yang berhasil tim media dari sumber-sumber kuat di Dinas PUPR Kabupaten Malaka, Jumat, 7/2/2025

Sumber itu mengatakan, Surat Pemanggilan untuk menghadap pihak kejaksaan sudah diterima minggu lalu, diantar langsung oleh pihak Kejaksaan di Kantor PU Malaka untuk menghadap belum lama ini.

Dalam surat itu, lanjut sumber itu, pihak Kejaksaan memanggil Panitia termasuk Pejabat yang membidangi urusan proyek tersebut.

“Kalau PPK dan Kontraktor kami tidak tahu karena surat yang diterima hanya untuk Panitia dan Pejabat di dinas PUPR”, ujar sumber kuat yang minta namanya tidak diberitakan dan meminta wartawan untuk mengkonfirmasi dengan Kadis PUPR Kabupaten Malaka.

Kemudian Wartawan melakukan konfirmasi Kadis PUPR Kabupaten Malaka, Paul B Miki membenarkan adanya pemanggilan dari pihak Kejaksaan.

“Memang ada surat yang masuk tetapi saya lupa siapa-siapa saja yang dipanggil karena saat ini libur,” ujarnya singkat.

Seperti diberitakan media, Proyek Septic Tank Tahun 2021 yang diduga kuat mangkrak dan beraroma korupsi dikerjakan oleh beberapa kontraktor diantaranya:

1. CV Joan Abadi: mengerjakan dua paket pekerjaan di Desa Tafuli (88 unit) dan Desa Wekmurak (88 unit) dengan nilai kontrak per paket mencapai Rp.615.516.107.

2. CV Anugerah Mychael: mengerjakan satu paket pekerjaan di Desa Kereana (120 unit) dengan nilai kontrak mencapai Rp.839.472.146.

3. CV Sinar Geometry Septic Tank: mengerjakan dua paket pekerjaan di Desa Wederok dan Desa Raimataus, dengan total anggaran mencapai Rp.2.182.970.778 untuk 312 unit septic tank.

Terkait itu, pejabat dinas PUPR Kabupaten Malaka yang terlibat dalam dugaan Korupsi Proyek Septic Tank Senilai 5M tersebut belum berhasil dikonfirmasi.***

Artikel Sejumlah Pejabat Di Tubuh Dinas PUPR Malaka Mulai Diperiksa Kejari Belu Soal Dugaan Korupsi Proyek Septic Tank pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.