Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah.

Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi nasional saat ini berada pada tingkat yang cukup terkendali. Secara year-on-year inflasi tercatat 2,86 persen, sementara year-to-date berada pada level 2,1 persen.

“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ujar Tito.

Tito juga menyampaikan perkembangan positif pada komoditas beras. Setelah sempat menjadi perhatian pemerintah, harga beras kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari daftar pangan yang tergolong bermasalah.

“Daerah-daerah yang mengalami penurunan harga makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik oleh Menteri Pertanian Pak Amran, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Bulog bersama pemerintah daerah,” jelasnya.

Artikel Laporan Mendagri Diungkap, Prabowo Ternyata Fokus pada Satu Poin Krusial Ini pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Program ini merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda).

Pemda diminta untuk segera menyiapkan lahan dan bangunan sebagai fasilitas penunjang operasional Kopdeskel Merah Putih di wilayah masing-masing.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional (yang harus didukung oleh Pemda),” tegas Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Satgas Khusus Dipimpin Dua Wamendagri

Untuk memastikan percepatan di lapangan, Mendagri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kopdeskel Merah Putih. Satgas tersebut akan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus

Satgas juga melibatkan pejabat tinggi Kemendagri untuk melakukan pemantauan langsung progres pengembangan Kopdeskel di seluruh daerah.

Artikel Progres Kopdes Merah Putih Lambat Disorot! Mendagri Siap Satgas Datangi Daerah yang Tertinggal  pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Instruksi ini tertuang dalam dua surat edaran Mendagri yang diterbitkan pada awal September 2025.

Surat pertama, Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025, disampaikan melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA. Dalam surat itu, Tito menegaskan pentingnya penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

“Meningkatkan kewaspadaan dini di desa dan kelurahan, dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Siskamling di tingkat RT dan RW melalui pengaktifan kembali pos ronda,” tegas Tito, Senin (8/9/2025).

Satlinmas didorong aktif mendukung pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Artikel Mendagri Tito Instruksikan Satlinmas Aktifkan Pos Ronda, Begini Tujuannya pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, menegaskan bahwa besaran tunjangan tersebut bukan ditetapkan sepihak, melainkan sesuai regulasi yang berlaku.

Menurutnya, aturan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), serta hasil survei sebelum dituangkan ke dalam Pergub.

“Sebagai DPRD NTT kami berterima kasih dan apresiasi atas pemberitaan media dan berbagai kritik masyarakat. Besaran tunjangan yang diterima sesuai dengan aturan serta sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Nomleni di Kupang, Sabtu (6/9/2025).

Klarifikasi soal Anggapan “Fantastis”

Nomleni menanggapi anggapan publik bahwa tunjangan transportasi DPRD NTT terbilang fantastis.

Artikel DPRD NTT Tanggapi Protes Publik soal Tunjangan Perumahan dan Transportasi pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Tito menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh memberatkan rakyat dan bisa ditunda bahkan dibatalkan jika menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah sebelum menetapkan kenaikan PBB atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Instruksi serupa juga ia sampaikan dalam rapat virtual bersama kepala daerah.

“Yang pertama, agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu (PBB) dapat ditunda atau dibatalkan,” ujar Tito, dikutip dari YouTube Kemenkeu, Senin (18/8/2025).

Wajib Lapor ke Kemendagri

Tito menekankan, setiap kepala daerah yang menetapkan kenaikan PBB maupun NJOP wajib menyampaikan surat tembusan kepada Kemendagri dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Artikel Ramai Polemik, Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Tunda Kenaikan PBB pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Tito mengaku telah menelepon langsung Sudewo untuk menanyakan alasan di balik kebijakan tersebut.

Menurut Tito, kebijakan kenaikan PBB-P2 seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh langsung mengambil keputusan yang berpotensi membebani rakyat tanpa memahami dinamika di lapangan.

“Saya tanya, apakah kenaikan itu sudah memperhitungkan kemampuan masyarakatnya. Jangan langsung ambil keputusan tanpa melihat kondisi daerah,” ujar Tito, Kamis (14/8/2025).

Sebelumnya, kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati menuai protes warga hingga berujung aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh.

Pemerintah pusat kini meminta Pemkab Pati meninjau ulang keputusan tersebut demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.***

Artikel Mendagri Tito Tegur Bupati Pati Soal Kenaikan PBB-P2 yang Picu Ricuh pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Pelantikan Nasional ini berlangsung megah di Hotel Borobudur, Jakarta, dan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.

Pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Malaka karena untuk pertama kalinya wakil rakyat dari wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur itu dipercaya memimpin organisasi legislatif tingkat nasional yang menaungi seluruh DPRD kabupaten di Indonesia.

Adrianus Bria Seran menyatakan komitmennya untuk menjadikan Adkasi sebagai wadah strategis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah, meningkatkan kapasitas lembaga DPRD, serta menjembatani sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Melalui Adkasi, kami akan terus mendorong penguatan peran DPRD dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan di Kabupaten, Khususnya di Malaka,” ujar Adrianus.

Artikel BREAKING NEWS! Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran Resmi Dilantik Sebagai Pengurus Adkasi Nasional pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.