Instruksi percepatan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

“Bapak Presiden memberi arahan agar program Kampung Nelayan Merah Putih dapat segera dirampungkan pada tahun 2025,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Fokus Baru: Budidaya Perikanan Darat Skala Nasional

Selain pembangunan infrastruktur nelayan, Presiden Prabowo juga meminta ekspansi budidaya perikanan di darat.

Program ini akan dikelola secara nasional dan terkoneksi dengan pasar agar produktivitas terus meningkat.

Menurut Menteri Sakti, Program budidaya dikembangkan secara bertahap dengan target selesai dalam dua tahun mendatang.

Langkah ini menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan laut dan ketersediaan produk perikanan di masa depan.

Artikel Tak Banyak yang Tahu, Ini Alasan Presiden Percepat Kampung Nelayan pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama kementerian terkait mempercepat pembangunan gerai dan gudang di seluruh desa Indonesia.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, dalam rapat koordinasi di Jakarta, menyatakan bahwa operasionalisasi Kopdes Merah Putih membutuhkan gerai dan gudang yang memadai.

“Belum semua Kopdes Merah Putih yang sudah berdiri memiliki aset gerai atau gudang yang siap digunakan. Oleh karena itu, kami berupaya mempercepat pembangunan fasilitas ini untuk menciptakan pusat ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ujar Farida.

Sebanyak 15.771 unit gerai telah beroperasi hingga 7 Oktober 2025, dan targetnya adalah mempercepat jumlah tersebut dengan memanfaatkan aset desa yang ada.

Pemerintah menekankan pentingnya menggali potensi besar yang dimiliki desa untuk menciptakan pusat ekonomi baru yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Artikel Pemerintah Percepat Kopdes Merah Putih dengan Bangun Gerai dan Gudang Desa pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Program strategis ini digadang sebagai salah satu solusi nyata untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus menjawab keresahan masyarakat di tengah dinamika sosial dan demonstrasi yang marak terjadi belakangan ini.

Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan mampu menjadi penopang distribusi kebutuhan pokok, memperluas akses permodalan, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Dengan sistem yang lebih modern dan dukungan pendanaan dari bank-bank pemerintah, koperasi ini diharapkan segera berjalan efektif dan berkontribusi besar pada stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan bahwa percepatan ini bukan hanya rencana, melainkan langkah konkret yang sedang dipacu pemerintah.

“Kami sedang menyiapkan operasionalisasi dan pengembangan lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia hingga Desember 2025. Targetnya, lebih dari satu juta lapangan kerja baru dapat tercipta melalui program ini,” ujar Ferry.

Artikel Pemerintah Percepat Operasional Koperasi Desa Merah Putih Mulai Oktober 2025 pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Salah satu buktinya adalah melalui pendirian dan pengembangan Koperasi Merah Putih, sebuah langkah strategis yang menjadikan koperasi sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi rakyat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat

“Jadi sekarang harusnya manfaat semuanya dirasakan oleh warga, dirasakan oleh anggotanya,” ujar Bima Arya.

Menurut Bima Arya, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, kelautan, dan pengairan. Melalui koperasi, potensi-potensi ini dapat dikelola secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Insyaallah akan dibuat lebih kencang lagi, akan diikhtiarkan lebih efektif lagi dengan serentak pembentukan Koperasi Merah Putih,” tegasnya.

Artikel Koperasi Merah Putih Hadir, Masyarakat Rasakan Langsung Manfaat Ekonomi Gotong Royong pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Keyakinan ini ditegaskan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyusul tingginya antusiasme masyarakat desa dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang menjadi prasyarat utama pembentukan koperasi tersebut.

“Hingga saat ini, lebih dari 40 ribu desa telah menggelar Musdesus. Secara faktual, koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah-wilayah itu telah terbentuk dan hanya tinggal menunggu pengesahan hukum melalui notaris dan Kementerian Hukum.Tidak perlu lagi ada ketakutan, kecurigaan, atau keraguan terhadap program in,” ujar Budi Arie.

Menurut Budi, program Kopdes Merah Putih bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan strategi besar untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat dan berkeadilan.

“Koperasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kita harus menjadikan koperasi sebagai alat perlawanan terhadap ketimpangan dan dominasi ekonomi oleh segelintir pihak,” tegasnya.

Artikel Pemerintah Optimis 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Tercapai Tahun 2025 pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Tak hanya menawarkan lingkungan kerja yang modern dan inklusif, koperasi ini juga menyediakan beragam fasilitas karyawan yang bersaing dengan perusahaan swasta dan startup kekinian.

Berikut adalah fasilitas lengkap yang diterima karyawan Koperasi Desa Merah Putih:

1. Perlindungan Sosial Lengkap: BPJS dan Asuransi Tambahan

Setiap karyawan secara otomatis terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mencakup layanan rawat jalan, rawat inap, jaminan hari tua, kecelakaan kerja, hingga kematian.

Untuk posisi strategis dan manajerial, tersedia pula asuransi swasta tambahan sebagai perlindungan ekstra.

2. Gaji Pokok dan Bonus Berkala

Koperasi Merah Putih menerapkan sistem gaji berdasarkan evaluasi kinerja, masa kerja, dan tanggung jawab jabatan. Di samping gaji pokok, karyawan juga mendapatkan:

• Bonus prestasi berkala
• Pembagian hasil usaha (SHU) bagi karyawan yang juga anggota koperasi

3. Tunjangan Harian: Makan dan Transportasi

Artikel Kerja di Koperasi Desa Merah Putih, Ini Deretan Fasilitas Penunjang Bagi Karyawan pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi berbasis koperasi.

Pelaksanaan program ini dimulai sejak Maret 2025 dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2025.

Menteri Koperasi dan UKM menetapkan bahwa seluruh koperasi Merah Putih harus telah memiliki status badan hukum paling lambat pada 30 Juni 2025.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa seluruh koperasi harus berdiri secara resmi sebelum 12 Juli 2025.

Menurut data terbaru, per 21 Mei 2025 telah terbentuk sekitar 30.000 koperasi Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.

Diluncurkan Secara Nasional 28 Oktober 2025

Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa peluncuran nasional sekaligus dimulainya operasional koperasi ini akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

“Ditargetkan nanti pada 28 Oktober diluncurkan sekaligus operasional koperasi yang ada di desa-desa itu,” ujar Zulkifli Hasan, Rabu (28/5/2025).

Artikel Ini Cara Kerja Koperasi Desa Merah Putih, Program Andalan Pemerintah Beroperasi Oktober 2025 pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Pembentukan koperasi ini ditandai dengan kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kabupaten Malaka pada Sabtu, 17 Mei 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Umakatahan.

Sosialisasi dilakukan oleh Bidang Perdagangan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui badan usaha koperasi.

Dalam forum tersebut, masyarakat Desa Umakatahan bersama perwakilan pemerintah daerah menyepakati struktur kepengurusan koperasi.

Penjabat Kepala Desa Umakatahan, Maria Lidvina Luruk Nahak, menyampaikan bahwa, hasil keputusan forum sosialisasi menetapkan delapan orang untuk mengisi struktur organisasi koperasi, terdiri dari lima orang pengurus dan tiga orang pengawas.

“Seluruh nama telah disepakati oleh masyarakat yang hadir dan telah diverifikasi oleh Dinas Koperasi. Saya sendiri termasuk dalam jajaran pengawas Koperasi Desa Merah Putih sebagai Pj Kepala Desa,” jelas Lidvina.

Artikel KopDes Merah Putih Resmi Dibentuk di Desa Umakatahan, Dorong Ekonomi Desa pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Langkah ini ditandai dengan rencana penyebaran tim sosialisasi ke 127 desa di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi melalui Kepala Bidang Perdagangan, Igniosa Cresensia Leu, dalam kegiatan sosialisasi dan pembentukan koperasi merah putih di aula kantor Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kamis, 15 Mei 2025.

“Ke depan, kami akan membagi tim untuk menyebar ke 127 desa. Setiap desa diharapkan mengirimkan surat resmi ke Disperindagkop agar kami bisa turun langsung melakukan sosialisasi dan pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Igniosa.

Menurutnya, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Malaka bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menciptakan lapangan kerja baru, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Artikel Disperindagkop Malaka Targetkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 127 Desa pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Surat tersebut menjadi tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

Surat ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih serta mengacu pada Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 yang berisi petunjuk operasional penggunaan Dana Desa tahun 2025.

Dalam surat tersebut, Kemendes PDTT memberikan arahan kepada seluruh kepala desa mengenai penggunaan sebagian Dana Desa untuk mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Berikut poin-poin pentingnya:

1. Penggunaan Dana Desa Maksimal 3%
Desa diperbolehkan menggunakan maksimal 3% dari total Dana Desa untuk kegiatan operasional yang berkaitan dengan pembentukan koperasi, seperti:

Artikel Kemendes Terbitkan Surat untuk Seluruh Desa Terkait Pembentukan Kopdes Merah Putih, Ini Isinya pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.