TIMORMEDIA.COM – Kepedulian Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap keselamatan masyarakat kembali ditunjukkan melalui penanganan darurat pada ruas jalan provinsi di Nindatan, tepat sebelum pelimpas yang baru dibangun.

Meski ruas tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) bersama Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) menginstruksikan agar dilakukan penanganan sementara demi menjamin keselamatan para pengguna jalan.

Langkah cepat tersebut diambil setelah kondisi jalan di lokasi itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Lubang-lubang besar di badan jalan dinilai membahayakan kendaraan yang melintas, terutama kendaraan bermuatan berat. Bahkan, beberapa waktu lalu sebuah truk dilaporkan terbalik di lokasi tersebut yang diduga dipicu oleh kerusakan jalan.

Atas kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Malaka memandang penanganan tidak dapat ditunda. Keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malaka menerjunkan alat berat untuk menggusur dan meratakan badan jalan yang rusak agar kembali aman dilalui.

Artikel Keselamatan Warga Menjadi Prioritas, SBS-HMS Instruksikan Penanganan Jalan Provinsi di Nindatan pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025), pemerintah memutuskan bahwa keempat pulau tersebut sah secara administratif milik Pemerintah Provinsi Aceh.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh,” kata Prasetyo.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menelaah dokumen dan data pendukung dari kedua belah pihak. Berdasarkan hasil verifikasi, keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.

Artikel Presiden Prabowo Akhiri Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, DPR Apresiasi Keputusan Tegas dan Adil pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.