TIMORMEDIA.COM – Kepedulian Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap keselamatan masyarakat kembali ditunjukkan melalui penanganan darurat pada ruas jalan provinsi di Nindatan, tepat sebelum pelimpas yang baru dibangun.

Meski ruas tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) bersama Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) menginstruksikan agar dilakukan penanganan sementara demi menjamin keselamatan para pengguna jalan.

Langkah cepat tersebut diambil setelah kondisi jalan di lokasi itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Lubang-lubang besar di badan jalan dinilai membahayakan kendaraan yang melintas, terutama kendaraan bermuatan berat. Bahkan, beberapa waktu lalu sebuah truk dilaporkan terbalik di lokasi tersebut yang diduga dipicu oleh kerusakan jalan.

Atas kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Malaka memandang penanganan tidak dapat ditunda. Keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malaka menerjunkan alat berat untuk menggusur dan meratakan badan jalan yang rusak agar kembali aman dilalui.

Artikel Keselamatan Warga Menjadi Prioritas, SBS-HMS Instruksikan Penanganan Jalan Provinsi di Nindatan pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

RAEBESINEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Malaka terus bergerak memastikan bantuan rumah dan berbagai program sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah serius itu terlihat saat Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu atau HMS, turun langsung memimpin proses pencocokan dan validasi data masyarakat miskin bersama sejumlah instansi terkait.

Kegiatan tersebut berlangsung di kediaman Wakil Bupati Malaka dan melibatkan Dinas PUPR Kabupaten Malaka, pihak BPS Malaka, Dinas Dukcapil, Dinas PMD, serta beberapa kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Malaka.

Dalam suasana kerja yang serius namun penuh semangat, mereka membahas dan mencocokkan data masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan rumah dari pemerintah maupun bantuan sosial lainnya.

Langkah ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Malaka menemukan adanya ketidaksesuaian antara data dalam sistem dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Tidak sedikit warga yang hidup dalam keterbatasan, menempati rumah dengan kondisi memprihatinkan, memiliki banyak tanggungan keluarga, dan bekerja serabutan, namun dalam data justru tercatat sebagai keluarga mampu.

Bahkan, beberapa warga masuk dalam kategori desil 5, 6, hingga 7, yang menyebabkan mereka sulit memperoleh bantuan pemerintah.

Padahal, ketika dilihat langsung di lapangan, kondisi ekonomi mereka sangat layak untuk mendapatkan perhatian negara.

Data Harus Sesuai Kenyataan

Bagi HMS, persoalan data tidak bisa dianggap sepele. Sebab, satu kesalahan data dapat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat kecil.

Karena itu, proses pencocokan dilakukan secara detail dengan melibatkan pemerintah desa yang mengetahui langsung kondisi warganya.

Nama demi nama warga dibahas. Kondisi rumah diverifikasi. Status pekerjaan dan keadaan ekonomi keluarga dicocokkan kembali agar bantuan yang nantinya diberikan benar-benar tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Malaka ingin memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terabaikan hanya karena kesalahan pendataan.

“Kalau rumahnya tidak layak, anak banyak, pekerjaan tidak tetap, tentu harus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu data harus disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat,” demikian semangat yang terlihat dalam proses validasi tersebut.

Kerja Bersama Demi Rakyat Kecil

Kegiatan pencocokan data itu juga menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Malaka dalam membangun kebijakan yang berbasis kondisi riil masyarakat.

Tidak hanya mengandalkan data administrasi, pemerintah juga membuka ruang verifikasi langsung bersama kepala desa agar hasilnya lebih akurat.

Dinas PUPR, BPS Malaka, Dukcapil, PMD, dan pemerintah desa tampak aktif berdiskusi untuk memastikan setiap data yang diperbaiki benar-benar sesuai fakta lapangan.

Kerja bersama seperti ini dinilai penting karena bantuan rumah dan bantuan sosial lainnya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Jika data keliru, maka bantuan berpotensi salah sasaran. Mereka yang benar-benar miskin bisa tertinggal, sementara yang sebenarnya mampu justru menerima bantuan.

Karena itu, HMS menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dengan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil.

Rumah Layak, Harapan Baru

Bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Malaka, rumah layak huni bukan sekadar bangunan fisik. Rumah adalah tempat berteduh, tempat membesarkan anak-anak, sekaligus simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Malaka terus berupaya memperjuangkan agar bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Melalui pencocokan data yang dilakukan secara serius dan terbuka, diharapkan seluruh program bantuan ke depan dapat lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Sebab di balik setiap data yang diperbaiki, ada keluarga kecil yang sedang menunggu harapan itu datang ke rumah mereka.***

Artikel Demi Bantuan Tepat Sasaran, HMS Pimpin Langsung Pencocokan Data Warga Miskin di Malaka pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Dari hasil monitoring, ditemukan bahwa di Desa Weulun terdapat 70 unit septic tank, namun sebanyak 23 unit belum rampung 100 persen.

Sementara di Desa Biris, dari total 80 unit, 49 unit belum selesai, dan 4 unit lainnya baru memulai pembangunan.

“Kami temukan banyak pekerjaan belum selesai. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Bidang Cipta Karya, kepala desa, dan ketua KSM. Kami minta agar semua unit yang belum rampung segera diselesaikan dalam waktu dekat,” tegas Maria Fatima yang akrab disapa Meri Kain.

Komisi III DPRD Malaka menyebutkan bahwa pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah menyatakan kesiapan mereka untuk menyelesaikan pembangunan septic tank tersebut setelah libur Paskah.

“Setelah Paskah, kami akan turun kembali untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Jika tidak, kami akan memberikan sanksi kepada KSM dan kepala desa,” lanjut Meri Kain.

Artikel Komisi III DPRD Malaka Sidak Proyek Septic Tank Mangkrak di Wewiku, Ancam Beri Sanksi pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Aparat Penyidik Kejaksaan Negeri Belu mulai melirik kasus dugaan korupsi Proyek Septic Tank tahun 2021 senilai kurang lebih Rp 5 M di Kabupaten Malaka – Provinsi NTT yang mangkrak hingga hari saat ini.

Berdasarkan informasi yang berhasil tim media dari sumber-sumber kuat di Dinas PUPR Kabupaten Malaka, Jumat, 7/2/2025

Sumber itu mengatakan, Surat Pemanggilan untuk menghadap pihak kejaksaan sudah diterima minggu lalu, diantar langsung oleh pihak Kejaksaan di Kantor PU Malaka untuk menghadap belum lama ini.

Dalam surat itu, lanjut sumber itu, pihak Kejaksaan memanggil Panitia termasuk Pejabat yang membidangi urusan proyek tersebut.

“Kalau PPK dan Kontraktor kami tidak tahu karena surat yang diterima hanya untuk Panitia dan Pejabat di dinas PUPR”, ujar sumber kuat yang minta namanya tidak diberitakan dan meminta wartawan untuk mengkonfirmasi dengan Kadis PUPR Kabupaten Malaka.

Kemudian Wartawan melakukan konfirmasi Kadis PUPR Kabupaten Malaka, Paul B Miki membenarkan adanya pemanggilan dari pihak Kejaksaan.

“Memang ada surat yang masuk tetapi saya lupa siapa-siapa saja yang dipanggil karena saat ini libur,” ujarnya singkat.

Seperti diberitakan media, Proyek Septic Tank Tahun 2021 yang diduga kuat mangkrak dan beraroma korupsi dikerjakan oleh beberapa kontraktor diantaranya:

1. CV Joan Abadi: mengerjakan dua paket pekerjaan di Desa Tafuli (88 unit) dan Desa Wekmurak (88 unit) dengan nilai kontrak per paket mencapai Rp.615.516.107.

2. CV Anugerah Mychael: mengerjakan satu paket pekerjaan di Desa Kereana (120 unit) dengan nilai kontrak mencapai Rp.839.472.146.

3. CV Sinar Geometry Septic Tank: mengerjakan dua paket pekerjaan di Desa Wederok dan Desa Raimataus, dengan total anggaran mencapai Rp.2.182.970.778 untuk 312 unit septic tank.

Terkait itu, pejabat dinas PUPR Kabupaten Malaka yang terlibat dalam dugaan Korupsi Proyek Septic Tank Senilai 5M tersebut belum berhasil dikonfirmasi.***

Artikel Sejumlah Pejabat Di Tubuh Dinas PUPR Malaka Mulai Diperiksa Kejari Belu Soal Dugaan Korupsi Proyek Septic Tank pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Penanganan secara darurat ini guna untuk memperlancar arus jalan lalulintas penghubung empat kecamatan Di Kabupaten Malaka.

“Untuk saat ini kita melakukan penanganan secara darurat karena kerusakan cukup parah,” ujar Kadis Paul Miki saat meninjau jembatan wekonon yang longsor pada Kamis, 30/01/2025

Ia mengatakan, hingga saat ini kita sudah melaporkan kerusakan tersebut di balai jalan provinsi untuk ditangani lebih lanjut.

“Sementara ini akan memperbaiki vondasi tembok penahan oprit kemudian diuruk kembali untuk ditimbun,” tandasnya

Penanganan longsor itu, katanya, membutuhkan waktu paling lama dua minggu karena tembok penahan yang roboh juga cukup lebar.

Paul Miki juga meminta untuk kendaraan yang bermuatan diatas 5 ton tidak melewati jalan tersebut karena sangat berdampak pada kerusakan lebih lebar lagi.

Artikel Kadis PUPR Malaka Langsung Ambil Langkah Penanganan Darurat Jembatan Wekonon Yang Longsor pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.