Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyerukan seluruh pejabat BUMN untuk bekerja dengan manajemen terbaik.

“Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara seefisien mungkin,” ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti pentingnya memerangi segala bentuk pemborosan dan manipulasi agar ekonomi nasional bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia tengah berada dalam momentum kebang-kitan. Ia optimistis melalui kolaborasi antar lembaga dan dukungan masyarakat, Indone-sia bisa menjadi negara maju yang makmur dan berkeadilan.

“Negara yang sejahtera adalah negara yang rakyatnya menikmati kesejahteraan secara merata,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fitra Faisal Hastiadi, menyampaikan bahwa proyek infrastruktur BUMN selama ini rentan terhadap kebocoran.

Artikel Presiden Prabowo Tekankan Inovasi dan Efisiensi di BUMN pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

RUU KUHAP kini berstatus inisiatif DPR, dan proses pembahasan akan dilanjutkan melalui panitia kerja bersama pemerintah.

Salah satu isu utama dalam revisi KUHAP adalah belum dicantumkannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam draf RUU terbaru.

Hakim Agung Kamar Pidana MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menilai kehadiran HPP berperan penting untuk mencegah potensi pelanggaran HAM sejak tahap awal.

Namun, MA menegaskan tidak memaksakan usulan ini dan siap menjalankan kewenangan jika hal tersebut ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

“HPP dapat mencegah pelanggaran HAM dengan memeriksa legalitas dan proporsionalitas tindakan paksa sebelum dilakukan. Ini berbeda dengan praperadilan yang bersifat korektif,” ujarnya.

Pemerintah secara terbuka memberikan ruang bagi masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh akademik dan organisasi profesi hukum.

Artikel Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi KUHAP untuk Perlindungan HAM pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.