Penangkapan ini memicu kecaman luas karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

Latar Belakang Pemindahan Tahanan Politik

Empat tahanan politik yang dipindahkan masing-masing adalah Abraham Goram Gaman, Nikson May, Piter Robaha, dan Maksi Sangkek. Mereka sebelumnya ditahan di Rutan Polres Kota Sorong sejak 28 April 2025.

Keputusan pemindahan pada 27 Agustus 2025 ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama aparat keamanan, yang menurut sejumlah kelompok masyarakat sipil dipimpin langsung oleh Gubernur Elisa Kambu dengan dukungan kepolisian.

Aksi Damai Berujung Represi

Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur dan Kejaksaan Negeri Sorong. Mereka menuntut pembebasan tahanan politik tanpa syarat sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Artikel 17 Warga Sipil dan Aktivis FNMPP Ditangkap Saat Aksi Tolak Pemindahan Tahanan Politik di Sorong pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.