Sejumlah pejabat dengan tegas menyampaikan sikap resmi pemerintah bahwa suara masyarakat merupakan amanat yang wajib dihormati

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan aspirasi rakyat. Ia menilai tuntutan tersebut menjadi pesan penting yang harus dijalankan.

“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” kata Yusril.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjadikan supremasi sipil sebagai landasan utama dalam merespons aspirasi publik.

Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Dari sisi ekonomi, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti tuntutan poin ke-16 terkait pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Artikel Pemerintah Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, Janji Hormati Supremasi Sipil pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.