Pasalnya, berdasarkan data yang berhasil dihimpun Media ini, terdapat 13 item pekerjaan dan pengadaan yang hingga saat ini belum terlihat hasil fisiknya di lapangan.

Berikut ini beberapa pekerjaan yang dipersoalkan warga diantaranya:

1. Pengadaan pipa air senilai Rp126.379.000, yang direncanakan untuk mengalirkan air ke rumah-rumah warga, hingga kini belum terealisasi.
2. Pembangunan jamban sebanyak 4 unit dengan anggaran Rp53.176.000, dilaporkan mangkrak dan tidak menunjukkan progres berarti.
3. Pengadaan hand traktor 2 unit dan rontok padi 2 unit senilai Rp102 juta, juga belum tampak keberadaannya di desa.
4. Pengadaan anakan babi sebanyak 41 ekor beserta pakan, yang diperuntukkan bagi perangkat desa, dengan anggaran Rp79 juta, tidak diketahui keberadaannya.
5. Pemasangan Lampu jalan 30 titik dengan anggaran senilai Rp57.639.000 hingga kini tidak nampak.

Selain itu, beberapa program lain juga dipertanyakan, seperti:

Artikel Rabasa Haerain dan Cermin Buram Transparansi Dana Desa, Puluhan Proyek Tak Terlaksana pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Acara yang berlangsung di Aula Susteran SSPS Betun ini menekankan pentingnya transformasi digital desa melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, Remigius A. Y Bria.

Dalam sambutannya, ia menekankan urgensi setiap desa memiliki website sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Desa.

Melalui digitalisasi, diharapkan tata kelola dana desa menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Koordinator Kabupaten Tenaga Ahli Pendamping Desa, Absalom Baun, turut hadir sebagai narasumber dalam Rakor tersebut.

Ia memaparkan tiga poin strategis yang menjadi fokus utama, yakni percepatan penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) 2025, implementasi desa digital, serta asistensi dan evaluasi pengelolaan dana desa.

Artikel Dinas PMD Malaka Gelar Rakor, Tegaskan Setiap Desa Wajib Punya Website pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Dalam laporan yang disampaikan, masyarakat menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa serta terbengkalainya sejumlah proyek pembangunan penting seperti penyediaan air bersih, fasilitas WC sehat, dan infrastruktur dasar lainnya yang sangat dibutuhkan warga.

Menurut keterangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat setempat, terdapat indikasi bahwa penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prosedur.

Selain itu, pembayaran gaji aparat desa, termasuk anggota BPD, tenaga kesehatan (Nakes), dan perangkat lainnya, belum dilakukan sejak tahun 2024.

“Ini bukan hanya soal keterlambatan, tetapi ada dugaan kuat bahwa anggaran tidak dikelola dengan adil dan sesuai aturan,” ungkap salah satu perwakilan BPD kepada media ini

Artikel Masyarakat Desa Rabasa Haerain Laporkan Kades Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.