Hal ini tertuang dalam surat resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) bernomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 yang diterbitkan pada 18 Maret 2025.

Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa pengangkatan PPPK harus sudah rampung paling lambat 10 September 2025.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI dan penyesuaian jadwal seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 oleh Kementerian PAN-RB.

Berdasarkan surat tersebut, pengangkatan honorer menjadi PPPK tahap 1 dan 2 akan diikuti dengan penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) satu bulan setelah BKN menyetujui pengajuan Nomor Induk PPPK.

Contohnya, jika pengajuan dilakukan akhir Agustus, maka TMT dimulai 1 Oktober 2025.

Sebelum proses pengangkatan resmi, pemerintah daerah (pemda) diwajibkan menyelesaikan berbagai tahapan administratif dan teknis, antara lain:

• Memastikan seleksi berjalan sesuai aturan
• Menyampaikan usulan nomor induk PPPK ke BKN
• Peserta menandatangani surat pernyataan tidak pindah tugas (mutasi)
• Menyediakan anggaran dan fasilitas kerja yang dibutuhkan

Tak hanya percepatan pengangkatan, PPPK juga kini mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.

Artikel Sri Mulyani Sahkan UU ASN: Honorer Tahap 1 dan 2 Diangkat Jadi PPPK Setara ASN pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.