Kebijakan ini disampaikan Yandri saat menghadiri kampanye “Ayo Masyarakat Bergerak Menuju Banten Bersinar (Bersih Narkoba)” di Desa Tambakbaya, Kabupaten Lebak, Banten, pada Selasa (5/8/2025).

“Tahun depan, semua aparatur desa mulai dari staf, kepala desa, hingga anggota BPD akan diperiksa urinenya untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba,” tegas Yandri.

Aparatur Desa Harus Menjadi Garda Depan Perlawanan terhadap Narkoba

Menurut Yandri, aparatur desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat bawah, sehingga harus menjadi teladan dalam memerangi peredaran narkoba.

Ia menyoroti bagaimana jaringan narkoba kini telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar.

Artikel Mendes PDT Wajibkan Tes Urine bagi Kepala Desa dan Staf Mulai 2026, Ini Alasannya! pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Surat tersebut menjadi tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

Surat ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih serta mengacu pada Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 yang berisi petunjuk operasional penggunaan Dana Desa tahun 2025.

Dalam surat tersebut, Kemendes PDTT memberikan arahan kepada seluruh kepala desa mengenai penggunaan sebagian Dana Desa untuk mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Berikut poin-poin pentingnya:

1. Penggunaan Dana Desa Maksimal 3%
Desa diperbolehkan menggunakan maksimal 3% dari total Dana Desa untuk kegiatan operasional yang berkaitan dengan pembentukan koperasi, seperti:

Artikel Kemendes Terbitkan Surat untuk Seluruh Desa Terkait Pembentukan Kopdes Merah Putih, Ini Isinya pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.