Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah.

Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi nasional saat ini berada pada tingkat yang cukup terkendali. Secara year-on-year inflasi tercatat 2,86 persen, sementara year-to-date berada pada level 2,1 persen.

“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ujar Tito.

Tito juga menyampaikan perkembangan positif pada komoditas beras. Setelah sempat menjadi perhatian pemerintah, harga beras kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari daftar pangan yang tergolong bermasalah.

“Daerah-daerah yang mengalami penurunan harga makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik oleh Menteri Pertanian Pak Amran, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Bulog bersama pemerintah daerah,” jelasnya.

Artikel Laporan Mendagri Diungkap, Prabowo Ternyata Fokus pada Satu Poin Krusial Ini pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Program ini merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda).

Pemda diminta untuk segera menyiapkan lahan dan bangunan sebagai fasilitas penunjang operasional Kopdeskel Merah Putih di wilayah masing-masing.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional (yang harus didukung oleh Pemda),” tegas Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Satgas Khusus Dipimpin Dua Wamendagri

Untuk memastikan percepatan di lapangan, Mendagri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kopdeskel Merah Putih. Satgas tersebut akan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus

Satgas juga melibatkan pejabat tinggi Kemendagri untuk melakukan pemantauan langsung progres pengembangan Kopdeskel di seluruh daerah.

Artikel Progres Kopdes Merah Putih Lambat Disorot! Mendagri Siap Satgas Datangi Daerah yang Tertinggal  pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Menurutnya, inspektorat harus berperan aktif sejak tahap perencanaan dengan memberikan peringatan atau masukan awal terhadap kebijakan yang akan diambil.

Hal itu disampaikan Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri 522 inspektorat daerah serta 34 gubernur dari seluruh Indonesia.

“Inspektorat jangan diam saja ketika program baru direncanakan. Mereka harus bisa memberikan warning atau masukan lebih awal, apakah program itu efisien, boros, atau memang dibutuhkan,” kata Tito.

Tito menjelaskan, sistem pengawasan ideal harus mencakup tiga tahapan, yaitu foresight, insight, dan oversight.

Foresight, berarti kemampuan memprediksi sejak awal apakah program yang dirancang sudah tepat atau belum.

Artikel Jangan Tunggu Salah Baru Bertindak, Tito Ingatkan Inspektorat Bergerak Lebih Cepat pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

“Saya menyarankan kepada daerah dan DPRD berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan evaluasi,” ujar Tito di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

Tito menjelaskan, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri pemberian tunjangan bagi anggota DPRD.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“PP tahun 2017 itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan tunjangan kepada DPRD, disesuaikan dengan kemampuan keuangannya,” katanya.

Menurut Tito, sebelum adanya rumah dinas, anggota DPRD diberikan tunjangan rumah dengan nilai yang sesuai harga pasar dan prinsip kewajaran.

Namun, ia juga mengetahui adanya penolakan dari sebagian masyarakat terkait besarnya tunjangan rumah tersebut di sejumlah daerah.

Artikel Masyarakat Protes Tunjangan DPRD, Tito Minta Daerah Bergerak pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Instruksi ini tertuang dalam dua surat edaran Mendagri yang diterbitkan pada awal September 2025.

Surat pertama, Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025, disampaikan melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA. Dalam surat itu, Tito menegaskan pentingnya penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

“Meningkatkan kewaspadaan dini di desa dan kelurahan, dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Siskamling di tingkat RT dan RW melalui pengaktifan kembali pos ronda,” tegas Tito, Senin (8/9/2025).

Satlinmas didorong aktif mendukung pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Artikel Mendagri Tito Instruksikan Satlinmas Aktifkan Pos Ronda, Begini Tujuannya pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Tito menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh memberatkan rakyat dan bisa ditunda bahkan dibatalkan jika menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah sebelum menetapkan kenaikan PBB atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Instruksi serupa juga ia sampaikan dalam rapat virtual bersama kepala daerah.

“Yang pertama, agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu (PBB) dapat ditunda atau dibatalkan,” ujar Tito, dikutip dari YouTube Kemenkeu, Senin (18/8/2025).

Wajib Lapor ke Kemendagri

Tito menekankan, setiap kepala daerah yang menetapkan kenaikan PBB maupun NJOP wajib menyampaikan surat tembusan kepada Kemendagri dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Artikel Ramai Polemik, Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Tunda Kenaikan PBB pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Tito mengaku telah menelepon langsung Sudewo untuk menanyakan alasan di balik kebijakan tersebut.

Menurut Tito, kebijakan kenaikan PBB-P2 seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh langsung mengambil keputusan yang berpotensi membebani rakyat tanpa memahami dinamika di lapangan.

“Saya tanya, apakah kenaikan itu sudah memperhitungkan kemampuan masyarakatnya. Jangan langsung ambil keputusan tanpa melihat kondisi daerah,” ujar Tito, Kamis (14/8/2025).

Sebelumnya, kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati menuai protes warga hingga berujung aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh.

Pemerintah pusat kini meminta Pemkab Pati meninjau ulang keputusan tersebut demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.***

Artikel Mendagri Tito Tegur Bupati Pati Soal Kenaikan PBB-P2 yang Picu Ricuh pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat anggaran bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Awalnya, Tito menyebut bahwa program pembangunan di desa sering kali menghadapi tantangan karena rendahnya tingkat pendidikan sebagian kepala desa.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan para kepala desa.

“Karena kepala desa ini dipilih rakyat. Bisa jadi dia pintar, berpendidikan tinggi. Tapi sekitar 30–40 persen, kalau tidak salah, tidak tamat SMP. Setelah dicek, ternyata datanya sekitar 20 persen,” jelas Tito.

Tito juga menambahkan bahwa rendahnya pendidikan formal tidak selalu menunjukkan rendahnya kapasitas kepemimpinan.

Banyak kepala desa yang belajar secara mandiri (otodidak) dan tetap mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Artikel Miris! Banyak Kepala Desa Tidak Lulus SMP, Kemendagri Luncurkan Program P3PD pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.