Selain itu, Kamillus menegaskan bahwa ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat menuju wilayah Haekto harus menjadi prioritas penanganan agar aktivitas warga tetap berjalan lancar.
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa pada tahun 2025 hingga 2026 pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan, tetap harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Ketersediaan akses jalan yang layak sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan publik, serta konektivitas antarwilayah di Kabupaten Timor Tengah Utara,” tegasnya.
Musrenbang RKPD sendiri merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan program prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
