Perlindungan Hukum Wartawan Dipertanyakan, Iwakum Tantang Pasal 8 UU Pers di MK

TIMORMEDIA.COM – Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) resmi mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selasa, 19 Agustus 2025.

Permohonan ini diajukan untuk memperjuangkan kepastian hukum serta perlindungan tegas bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam pengajuan ini, Iwakum didampingi tim penasihat hukum yang terdiri dari Viktor Santoso Tandiasa, Nikita Johanie, Raihan Nugroho, Agustine Pentrantoni Penau, dan Didi Supandi.

Pasal 8 UU Pers Dinilai Multitafsir

Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menyatakan Pasal 8 UU Pers yang berbunyi “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” tidak memberikan kepastian hukum.

“Rumusan perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers masih sangat multitafsir. Tidak dijelaskan bentuk perlindungan seperti apa yang diberikan pemerintah dan masyarakat kepada wartawan,” jelas Viktor.

Ia menilai ketidakjelasan pasal tersebut membuka celah kriminalisasi dan gugatan perdata terhadap wartawan atas karya jurnalistik.

Permintaan Iwakum ke Mahkamah Konstitusi

Dalam permohonannya, Iwakum meminta MK menafsirkan Pasal 8 UU Pers agar lebih tegas, yakni:

1. Wartawan tidak dapat diproses melalui tindakan kepolisian atau gugatan perdata selama menjalankan profesinya sesuai kode etik pers.
2. Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Dewan Pers.

Upaya Memperjuangkan Kemerdekaan Pers

Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari perjuangan memperkuat kemerdekaan pers di Indonesia.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.