BKN Ungkap 1 Juta Usulan PPPK Paruh Waktu, Tapi Puluhan Ribu Ditolak – Apa Alasannya?

1. Pemkab Mamuju – 3.036 usulan

2. Pemprov Jawa Barat – 2.564 usulan

3. Pemprov Jawa Timur – 2.262 usulan

4. Pemprov DKI Jakarta – 1.523 usulan

5. Pemkab Tuban – 1.419 usulan

6. Pemkot Malang – 1.387 usulan

7. Pemkab Sumba Barat – 1.251 usulan

8. Pemkab Bekasi – 1.127 usulan

9. Pemkab Blitar – 1.110 usulan

10. Pemkab Boyolali – 1.099 usulan

BKN Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK

Prof. Zudan menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menuntaskan proses pengangkatan PPPK.

Hal ini mencakup berbagai tahapan administrasi, seperti penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Penuh Waktu hingga pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu.

“Langkah ini penting agar prioritas nasional dan potensi daerah selaras dengan pembangunan SDM, sehingga kebutuhan ASN di berbagai instansi dapat terpenuhi secara optimal dan tepat waktu,” jelas Zudan.

Data tersebut menjadi perhatian penting, terutama bagi tenaga honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang menantikan kepastian status kepegawaian mereka.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.