Menurutnya, lebih baik fokus pada perbaikan dan solusi ke depan dibandingkan mempersoalkan hal yang sudah terjadi.
Lebih lanjut, SBS menegaskan bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 merupakan kewenangan DPRD Kabupaten Malaka.
Oleh karena itu, ia meminta agar pertanyaan terkait keberadaan anggaran untuk mobil dinas baru diarahkan kepada DPRD, bukan dirinya.
“Jangan tanya saya, ada di dalam APBD tidak! yang benar saja ya,” tegasnya.*
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
