Dalam pembahasannya, Panja telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
Salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture, dengan tetap melalui prosedur dan pemeriksaan pengadilan sesuai ketentuan yang diatur.
Selain itu, regulasi ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik serta pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Diharapkan Perkuat Pemberantasan Korupsi
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya di Indonesia.
Selama ini, penindakan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya membutuhkan proses hukum yang tegas, tetapi juga upaya untuk mengembalikan kerugian negara dan memulihkan hak masyarakat yang menjadi korban.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
