Nasional  
| Topik : 

DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Reporter : Redaksi Editor: Januar Klau
DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia/ istimewa

TIMORMEDIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.

Keputusan penting tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.

Melalui undang-undang tersebut, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi ini tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM

+ Gabung

Exit mobile version