Dengan adanya perubahan APBD, pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Kabupaten Malaka.
Persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malaka juga menjadi bagian dari proses penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Setelah penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama, tahapan selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Malaka berharap seluruh program yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan secara efektif, transparan dan tepat sasaran.
Dengan demikian, anggaran yang telah disepakati tidak hanya menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi dapat diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malaka.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
