TIMORMEDIA.COM – Polemik gaji Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di SMA Negeri Welaus, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan keras dari DPRD Provinsi NTT.
Hingga pertengahan Agustus 2026, sejumlah guru PPPK Paruh Waktu di SMAN Welaus disebut belum menerima gaji selama delapan bulan.
Kondisi tersebut mendapat respons tegas dari Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT Fraksi Partai Golkar, Agustinus Nahak.
Agus Nahak meminta Kepala SMAN Welaus, Yanuarius K.N. Berek, segera membayarkan hak para guru PPPK Paruh Waktu yang selama ini belum diterima.
“Saya meminta kepala sekolah SMAN Welaus segera gaji guru P3K Paruh Waktu karena sudah ada payung hukum Peraturan Gubernur Nomor 53,” tegas Agustinus Nahak, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurut Agustinus, keberadaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 telah menjadi salah satu dasar hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan pembayaran guru PPPK Paruh Waktu.
Ia menjelaskan, Pergub tersebut menyerahkan mekanisme pembayaran gaji guru PPPK Paruh Waktu kepada pihak sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan sekolah, sembari menunggu keputusan Pemerintah Pusat mengenai kebijakan lebih lanjut terhadap tenaga PPPK Paruh Waktu.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
