Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap dapur pengolah makanan MBG memiliki standar tinggi dalam menjaga kualitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program tidak luntur.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan segera menguatkan payung hukum program MBG dengan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut ditargetkan terbit dalam waktu sepekan untuk mempertegas sistem pengawasan dan tata kelola.
“Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan. Tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas: perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar Zulkifli.
Ia menegaskan, keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Program MBG, katanya, tidak sekadar soal pemenuhan gizi, tetapi juga perlindungan hak dasar anak. “Keselamatan anak-anak bukan soal angka, tapi itu menjadi prioritas utama kita. Kita ingin anak-anak kita hebat dan cerdas. Tetapi sekaligus juga bahwa makanan bergizi gratis itu adalah hak dasar warga negara, atau hak dasar anak-anak kita,” katanya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
