TIMORMEDIA.COM – Kejaksaan Negeri Belu menegaskan komitmennya dalam melakukan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan proyek pemerintah di Kabupaten Malaka.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johanes H. Siregar, saat kegiatan pemaparan progres pekerjaan dan belanja modal di Dinas PUPR Kabupaten Malaka.
Dalam forum tersebut, Johanes menekankan bahwa kinerja kontraktor menjadi tolok ukur utama dalam menilai kompetensi perusahaan yang terikat kontrak dengan pemerintah.
“Kinerja tahun ini menjadi dasar penilaian kompetensi perusahaan. Jika pekerjaan tidak diselesaikan dengan benar, tentu akan berdampak pada nama perusahaan itu sendiri,” jelasnya.
Ia menegaskan, kehadiran kejaksaan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai aturan dan kontrak yang telah disepakati.
“Kami berada pada posisi memberikan edukasi dan pendampingan, agar seluruh pihak memahami aturan dan bersama-sama melakukan pencegahan,” tambah Johanes.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Malaka dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
