Keterlibatan publik tidak berhenti pada tahap penyusunan, namun juga akan dilanjutkan pada tahap evaluasi implementasi UU di kemudian hari. Dalam hal ini, DPR dan pemerintah ter-buka terhadap evaluasi dan usulan kebijakan sepanjang sesuai dengan semangat demokrasi dan kepentingan nasional.
Dengan demikian, penyusunan UU TNI menjadi contoh legislasi yang baik di Indonesia, yang mengedepankan transparansi, inklusivitas, serta akuntabilitas publik.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
