Menurut mereka, tindakan Bupati SBS mencerminkan keberpihakan pada keadilan dan transparansi.
“Kami paham Bupati tidak terlibat langsung dalam proses Pilkades 2022 silam, namun sikap beraninya menunjukkan komitmen terhadap kebenaran,” ujar Usfinit.
Di akhir orasi, PERMAPER mendesak agar pemerintah tidak hanya menghukum individu, tetapi juga memperbaiki sistem seleksi agar tidak lagi menjadi celah kebohongan dan manipulasi administratif.
“Jangan hanya potong ranting, cabut hingga ke akar agar tidak tumbuh masalah serupa di masa depan,” tutup Usfinit.*
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
