Menurutnya, meskipun gedung baru sudah selesai dibangun, masih terdapat kekurangan dalam fasilitas pendukung seperti akses jalan, peralatan kerja, dan infrastruktur lainnya.
Pembangunan kantor bupati adalah program yang disepakati bersama DPRD. Namun, keputusan SBS-HMS untuk berkantor kembali di gedung lama adalah langkah yang baik karena menunggu audit dan dukungan dana pusat untuk melengkapi fasilitas yang belum tersedia,” jelas Adrianus saat ditemui di kediamannya pada Sabtu (1/3/2025).
Selain menyoroti kesiapan fasilitas, Adrianus menegaskan bahwa audit terhadap pembangunan kantor bupati menjadi langkah penting. Ia menekankan perlunya pemeriksaan terhadap aset dan laporan keuangan sebelum operasional penuh di gedung baru.
“Audit ini bertujuan untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pegawai dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Adrianus juga mengingatkan agar isu pemindahan kantor bupati tidak dipolitisasi.
“Polemik ini seharusnya tidak dilihat seolah-olah SBS-HMS enggan berkantor di gedung baru. Kita harus mendukung program yang baik dan menyelesaikan yang belum tuntas,” tambahnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
