Polres Malaka Bertindak Profesional, Tidak Ditahannya Ketua DPRD Sesuai KUHAP

Kewenangan ini digunakan berdasarkan penilaian profesional terhadap situasi kasus dan kondisi tersangka.

Pertimbangan utama dalam penahanan adalah tiga hal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni:

1. Kekhawatiran tersangka akan melarikan diri.

2. Kekhawatiran tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti.

3. Kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Jika penyidik berkeyakinan bahwa ketiga kondisi itu tidak ada, maka penahanan tidak wajib dilakukan.

Penahanan Bukan Kewajiban, Tetapi Diskresi Hukum

Tidak semua tersangka harus ditahan. Pasal 21 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penahanan dapat dilakukan “apabila terdapat alasan yang cukup menurut penilaian penyidik, penuntut umum, atau hakim.”

Artinya, keputusan untuk menahan atau tidak menahan seseorang merupakan bentuk keyakinan hukum yang bersifat subyektif namun sah secara undang-undang.

Dalam hal ini, penyidik Polres Malaka memiliki dasar hukum yang kuat untuk tidak melakukan penahanan terhadap Adrianus Bria Seran karena menilai bahwa tersangka bersikap kooperatif, tidak melarikan diri, dan tidak berpotensi mengulangi perbuatannya.

Analogi dengan Keyakinan Hakim

Kebijakan penyidik dalam menentukan penahanan dapat dianalogikan dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.