Karena itu, ia meminta agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Hampir satu tahun sejak perkara ini mulai mencuat pada 2025, perkembangan penanganannya masih menjadi perhatian masyarakat Malaka.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Kejati NTT mengenai tahapan penyidikan, hasil pemeriksaan, perkembangan penghitungan potensi kerugian negara apabila ada, serta langkah hukum berikutnya.
Keterangan resmi dari Kejati NTT diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak hanya bergantung pada berbagai pertanyaan maupun dugaan yang berkembang di tengah publik.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga diharapkan memberikan perhatian terhadap aspek pelayanan publik dan akuntabilitas pembangunan fasilitas kesehatan tersebut, dengan tetap menghormati kewenangan serta independensi aparat penegak hukum.
Bagi masyarakat Malaka, penyelesaian persoalan RS Pratama Wewiku penting bukan hanya untuk menjawab pertanyaan tentang penggunaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan fasilitas kesehatan yang dibangun dengan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












